KELOMPOK musik Michael Learns to Rock asal Denmark awal Februari lalu tampil memukau ribuan penggemarnya di Sasana Budaya Ganesha Bandung. Tentu sudah banyak yang tahu bahwa sebagian hasil dari penjualan tiket pertunjukan itu disumbangkan untuk korban gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

NAMUN, tidak banyak yang tahu bahwa uang yang mengalir pada pertunjukan tersebut juga merembes ke kas Institut Teknologi Bandung (ITB). Pasalnya, gedung pertunjukan yang ditempati adalah milik ITB, yang dikelola dengan melibatkan pihak profesional.

"Biasanya, dari pementasan seperti itu ada fee buat ITB sekitar seratus juta rupiah," ujar Dr Boy Kombaitan, Wakil Rektor ITB Bidang Komunikasi dan Kesekretariatan.

Sasana Budaya Ganesha Bandung, atau biasa disingkat Sabuga, yang terletak di Jalan Tamansari, Bandung, hanyalah salah satu dari empat aset bangunan ITB yang merupakan unit usaha milik ITB dengan melibatkan pihak swasta profesional. Tiga aset lainnya, Hotel Sawunggaling, Kantin, dan Air Ganesha, semuanya berlokasi di kawasan Taman Sari sekitar Kampus ITB. Oleh jajaran rektorat ITB, unit-unit usaha tersebut dikategorikan sebagai auxiliary venture (dikelola secara kemitraan dengan pihak swasta).

Dalam rencana anggaran pendapatan ITB 2004, pos auxiliary venture ditargetkan menyumbang Rp 1,7 miliar untuk kas ITB. Tahun 2005, targetnya naik menjadi Rp 2,1 miliar.

Unit usaha tersebut tergolong penyumbang skala kecil terhadap kas ITB secara keseluruhan, yang pada tahun 2005 ini dipatok Rp 334,57 miliar. Masih banyak pos lainnya yang bisa memberi pemasukan lebih besar lagi ke kas ITB, di luar subsidi pemerintah. Sebutlah, misalnya, Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB yang sejak tahun lalu menjadi perseroan terbatas (PT) dan kemudian menaungi lima PT bentukan baru. PT LAPI ITB bertindak sebagai holding dari PT LAPI Ganeshatama Consulting (jasa konsultan), PT LAPI Banyakarma (perdagangan umum), PT LAPI Divusi (teknologi informasi), PT LAPI Fujitama Teknologi (industri aditif untuk produk hilir migas), dan PT LAPI Indowater Rekayasa (air bersih).

Meskipun usianya relatif muda, beberapa di antara perusahaan tersebut sudah menjalin kontrak kerja dengan pihak-pihak lain, termasuk perusahaan swasta dan pemerintah. Presiden Direktur PT LAPI ITB Noorsalam R Nganro menyebutkan, produk PT LAPI Divusi berupa perangkat lunak radar telah dioperasikan di PT Angkasa Pura II Medan dengan nilai kontrak sekitar Rp 15 miliar.

Saat ini, LAPI ITB Group bersama Departemen Pekerjaan Umum juga sedang mengujicobakan unit pengelolaan air bersih di lokasi pascabencana alam di Lambaro, Nanggroe Aceh Darussalam. Karena perangkatnya dianggap relatif murah dan terjangkau untuk masyarakat pedesaan, Departemen Pekerjaan Umum kemungkinan merekomendasikan perangkat tersebut dipergunakan sebagai alternatif untuk instalasi perusahaan air minum.

"Harganya bisa di bawah Rp 1 miliar, tergantung skalanya. Airnya pun bisa langsung bisa diedarkan ke masyarakat, tidak mesti ada jaringan pipa," kata Noorsalam.

Perusahaan-perusahaan lain dalam kelompok LAPI ITB juga kini tengah menjajaki pasar penggunaan diesel hijau, bahan bakar minyak dari nabati yang ramah lingkungan. Jika kelak pasar memang menyambut produk jenis ini, diproyeksikan diesel hijau bisa diproduksi sejuta liter per hari.

LIMA tahun terakhir, seiring dengan perubahan status ITB dari perguruan tinggi negeri (PTN) biasa menjadi badan hukum milik negara (BHMN), jajaran rektorat dan Majelis Wali Amanat (MWA) ITB memang giat mengarahkan sumber daya di ITB tidak hanya terfokus pada urusan akademik.

Karena secara perlahan subsidi dari pemerintah menurun, sumber daya-aset-aset-yang ada juga dioptimalkan menggali sumber dana sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

ITB membentuk tiga organisasi utama yang lazim disebut mesin pertumbuhan ITB- BHMN, yakni Satuan Akademik (SA), Satuan Kekayaan dan Dana (SKD), serta Satuan Unit Komersial (SUK) ITB.

SA ITB bertanggung jawab langsung terhadap urusan pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. SKD ITB menangani kekayaan intelektual serta kesejahteraan pegawai ITB dan keluarganya. Adapun SUK ITB adalah badan usaha yang mengurusi pemasaran hasil riset untuk pembiayaan tridarma perguruan tinggi.

PT LAPI dan anak-anak perusahaannya berada di bawah SUK ITB. SUK akan proaktif berkomunikasi dengan sekitar 200 laboratorium milik berbagai disiplin ilmu di bawah ITB.

"Mereka jangan ragu meneliti untuk menemukan berbagai inovasi teknologi yang berguna bagi masyarakat. Kami tahu, mereka tidak terampil memasarkan. Urusan pasar serahkan ke kami," kata Noorsalam.

Tentu saja Noorsalam R Nganro tidak sedang omong kosong. Sebelumnya, ahli biologi laut itu memang telah berpengalaman meneliti dan menemukan mikroba probiotik dengan merek dagang Simba. Itu dilakukannya sejak lima tahun lalu ketika ia masih aktif di Pusat Antar-Universitas Ilmu Hayati ITB. Produknya telah dipergunakan untuk pengolahan limbah industri, rumah sakit, hotel, dan restoran.

Selain dari LAPI, SUK ITB juga mengurusi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) ITB sebagai unit usaha. Lembaga ini berdiri tahun 2001 dengan empat bidang pelayanan jasa.

Pertama, penelitian untuk kepentingan pengembangan keilmuan maupun untuk kepentingan langsung kepada masyarakat, termasuk memfasilitasi riset unggulan ITB. Kedua, pendidikan non-gelar berupa pelatihan dan kursus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada berbagai instansi. Ketiga, jasa konsultan, untuk studi, survei, dan investigasi, perencanaan, perancangan desain, pelaksanaan fisik, jasa manajemen, dan supervisi proyek. Keempat, memberikan layanan konsultasi dan pelatihan pengelolaan aset intelektual milik suatu organisasi.

PELAKSANAAN tridarma perguruan tinggi di ITB sepertinya mustahil bergantung pada dana dari pemerintah yang terus menyusut itu. ITB pun tak ingin dicap sebagai institusi akademik pengeruk sumbangan dari orangtua mahasiswa.

Menurut Boy Kombaitan, dana dari pemerintah yang jumlahnya mencapai sekitar 30 persen dari sekitar Rp 334 miliar total anggaran ITB (tahun 2005) sebetulnya lebih banyak terpakai habis untuk belanja rutin, termasuk gaji dosen dan pegawai. Dana pemerintah tak bakal cukup untuk pendidikan dan penelitian yang bermutu. Sementara di sisi lain, Senat Akademik telah mematok standar mutu agar lulusan ITB bisa bersaing dalam skala global.

Dana yang dipakai untuk menopang penyelenggaraan pendidikan dan riset lebih banyak bersumber dari donasi sponsor nonpemerintah, termasuk industri-industri dan lembaga donor mitra ITB. Karena itu, Kombaitan membantah jika dikatakan bahwa ITB cenderung mencari dana dengan jalan pintas melalui sumbangan orangtua mahasiswa.

Ia menjelaskan, dana sumbangan orangtua mahasiswa tak lebih dari 25 persen dari total pendapatan ITB. Bahkan, dalam lima tahun ke depan, sumber pendapatan ITB dari uang kuliah hanya 15 persen. Yang lainnya terdiri atas 50 persen dana masyarakat, yang digali dari industri dan lembaga donor, serta 35 persen dari subsidi pemerintah.

Intinya, dalam lima tahun belakangan ini, pelaksanaan tridarma di ITB benar-benar memanfaatkan semua jalur "ABG" (akademisi, birokrat, dan government). Setelah impian universitas berbasis riset terwujud tahun 2010, kemungkinan jalur government sudah ditinggalkan. Itu jika skenario yang dibuat benar-benar berjalan lancar. Tahun 2010, ITB memproyeksikan dana riset mandiri Rp 35 miliar dan dana sponsor Rp 65 miliar.

Tampaknya, untuk mewujudkan impiannya, ITB harus menempuh jalan panjang dan berliku, dicampur sedikit jurus akrobatik. Setidaknya, ITB telah membongkar paradigma lama bahwa kampus hanyalah mengurusi keilmuan semata. Kampus ternyata bisa juga mengurusi uang, layaknya sebuah perusahaan. (NASRULLAH NARA)

Source: Kompas Newspaper, March 5, 2005.